CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Customise your homepage

Green & Smile Office - BPLHD - Propinsi Jawa Barat

Home UKL-UPL

UKL-UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

Apa perlu pernyataan Pemrakarsa untuk melakukan UKL-UPL?

E-mail Print PDF

Jawab:

Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa wajib dilengkapi dengan surat Pernyataan Pemrakarsa yang menyatakan bahwa Pernrakarsa akan melaksanakan/menerapkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara bertanggung jawab sebagaimana yang tertuang dalam formulir yang telah diisi tersebut. Surat pemyataan ditandatangani di atas kertas materai/segel senilai Rp. 6.000,-


 

 

Bagaimana sistem pelaporan pelaksanaan UKL-UPL?

E-mail Print PDF

Jawab:

Hasil pelaksanaan pengelolaan dan.pemantauan lingkungan hidup (berdasarkan formulir UKL­UPL) oleh Pemrakarsa, wajib dilaporkan kepada instansi yang menangani lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota secara periodik (misal setiap 3 atau 6 bulan sekali) sebagaimana diatur di dalam surat rekomendasi UKL-UPL yang bersangkutan.

 

Bagaimana koordinasi pelaksanaan UKL-UPL?

E-mail Print PDF

Jawab:

Untuk menjamin agar substansi formulir yang telah diisi oleh Pemrakarsa telah memenuhi standar-standar teknis pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota atau Provinsi atau instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup ) melakukan koordinasi dengan instansi yang membidangi/membina untuk memeriksa isian formulir tersebut. Pemeriksaan tidak dalam pengertian menilai tetapi lebih pada pembinaan dan bimbingan teknis agar Pemrakarsa memahami maksud, tujuan dan isi dan formulir UKL-UPL tersebut, dan oleh karena itu Pemrakarsa akan menerapkannya dalam praktek pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ketika usaha dan atau kegiatan itu dilaksanakan.

 

Apakah UKL-UPL perlu dipresentasikan?

E-mail Print PDF

Jawab:

Proses penyusunan UKL-UPL tidak memerlukan suatu presentasi, karena formulir isian UKL-UPL substansinya sudah jelas dan tidak membutuhkan diskusi yang intensif. Namun bila terpaksa diperlukan, terutama yang terkait dengan isu-isu sosial, tidak tertutup kemungkinan untuk diadakan semacam konsultasi untuk merumuskan kesepakatan-kesepakatan di antara Pemrakarsa, Pemerintah/Daerah, Instansi yang membidangi dan atau stakeholders (pihak-pihak yang terkait) lainnya, berkaitan dengan pencegahan dan pengelolaan dampak negatif sosial.

Last Updated ( Tuesday, 05 May 2009 12:32 )
 

Bagaimana jika keterlambatan penerbitan rekomendasi dari pihak instansi yang menangani lingkungan?

E-mail Print PDF

Jawab:

Semestinya hal ini tidak perlu terjadi, namun bila terpaksa harus terjadi maka perlu dirumuskan suatu bentuk konsekuensi, misalnya : Formulir isian dapat dianggap telah disepakati/direkomendasi bila sampai dengan batas akhir waktu pemberian rekomendasi, tidak diterbitkan rekomendasi, dsb.

Untuk menghindari keterlambatan pemberian rekomendasi ini maka disarankan kepada instansi yang menangani lingkungan hidup (Bapedalda, Kantor Lingkungan Hidup, BPLHD dan sebagainya) untuk menempatkan urusan UKL-UPL ini sebagai urusan pelayanan umum yang harus diprioritaskan. Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa sukses dan tidaknya pelayanan rekomendasi UKL-UPL ini menjadi ukuran kinerja lingkungan. Ukuran sukses dalam pelayanan UKL-UPL ini adalah bila mekanisme pengajuan, bimbingan dan konsultasi serta pemberian rekomendasi dilaksanakan secara terbuka, transparan dan tidak dipungut biaya atau imbalan apapun.


 
Page 2 of 4

Quotes

"The oceans are in trouble; the coasts are in trouble; our marine resources are in trouble. These are not challenges we can sweep aside."
James Watkins, Admiral, US Navy (Ret.);
head of US Commission on Ocean Policy

Follow Us


BPLHD Provinsi Jawa Barat

  • Alamat : Jl. Naripan No: 25 Bandung 40111
  • Telp : 022 - 4204871
  • Fax : 022 - 4231570
  • Email  : bplhd@bplhdjabar.go.id
  • Website : http://www.bplhdjabar.go.id/