CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Customise your homepage

Green & Smile Office - BPLHD - Propinsi Jawa Barat

Home Current Users Apakah Perbedaan antara AMDAL, SEMDAL dan UKL-UPL ?

Apakah Perbedaan antara AMDAL, SEMDAL dan UKL-UPL ?

E-mail Print PDF

Jawab:

Dokumen AMDAL, SEMDAL, dan UKL UPL merupakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

SEMDAL yaitu Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bertujuan untuk menentukan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki dampak penting sehingga harus menyusun dokumen SEL (Studi Evaluasi Lingkungan) atau tidak. Untuk setiap kegiatan yang telah ada dan dimulai sebelum berlakunya peraturan tersebut dan diperkirakan memiliki dampak penting, wajib melakukan SEMDAL; SEMDAL diberlakukan bagi kegiatan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya PP 29/1986 tentang AMDAL.

Kewajiban SEMDAL diberlakukan hingga tahun 1993 pada saat diberlakukannya PP 51/1993, namun dokumen SEMDAL masih dapat dipergunakan sebagai dokumen pengelolaan lingkungan hidup selama kegiatan tidak mengalami perubahan (lokasi, kapasitas, proses, bahan baku, bahan penolong, desain, tetapi apabila ada perubahan kegiatan dari kegiatan yang telah melakukan SEMDAL, maka dikenakan kewajiban membuat AMDAL baru

AMDAL mulai dikenal secara formal sejak tahun 1986 dengan diberlakukannya PP 29/1986. PP 29/1986 tidak hanya mengatur kegiatan yang direncanakan melalui AMDAL melainkan juga mengatur kegiatan-kegiatan yang sudah beroperasi melalui SEMDAL dengan diterbitkan PP 51/1993 yang kemudian digantikan oleh PP 27/1999 Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur kegiatan yang direncanakan saja melalui pelaksanaan AMDAL.

UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) merupakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. UKL-UPL diatur sejak diberlakukannya PP 51/1993 tentang AMDAL. UKL-UPL tidak sama dengan AMDAL yang harus dilakukan melalui proses penilaian dan presentasi, tetapi lebih sebagai arahan teknis untuk memenuhi standar-standar pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Kep-MENLH No 86 Tahun 2002 tentang UKL-UPL, pemrakarsa diwajibkan mengisi formulir isian dan diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengeloaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota atau di Propinsi.

 

Quotes

"The oceans are in trouble; the coasts are in trouble; our marine resources are in trouble. These are not challenges we can sweep aside."
James Watkins, Admiral, US Navy (Ret.);
head of US Commission on Ocean Policy

Follow Us


BPLHD Provinsi Jawa Barat

  • Alamat : Jl. Naripan No: 25 Bandung 40111
  • Telp : 022 - 4204871
  • Fax : 022 - 4231570
  • Email  : bplhd@bplhdjabar.go.id
  • Website : http://www.bplhdjabar.go.id/