Green & Smile Office - BPLHD - Propinsi Jawa Barat

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pengendalian Dampak Lingkungan

1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi
2. Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi ( sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali minyak  pelumas/oli bekas.
3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi.
4. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
5. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi.
6. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi.

1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di provinsi, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur  yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di kabupaten/kota.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL  dalam wilayah provinsi dalam rangka uji petik.
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.
5. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/kota bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah provinsi.
6. Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

1. Koordinasi pengelolaan kualitas air skala provinsi.
2. Penetapan kelas air pada sumber air skala provinsi.
3. Koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi.
4. Penetapan pengendalian pencemaran air  pada sumber air skala provinsi.
5. Pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala provinsi.
6. Penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari kriteria mutu air skala provinsi.
7. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan
8. pencemaran air skala provinsi pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya skala provinsi.
9. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala provinsi.
10. Penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau lebih ketat dari pemerintah.
11. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair lintas  kabupaten/kota.

1. Penetapan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien nasional.
2. Penetapan status mutu udara ambien daerah.
3. Penetapan baku mutu emisi udara  sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi.
4. Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara skala provinsi.
5. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala provinsi.
6. Pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor
7. lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi.
8. Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara skala provinsi.
9. Pemantauan kualitas udara dalam ruangan.

1. Penetapan baku mutu air laut skala provinsi.
2. Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala provinsi.
3. Penetapan lokasi dalam pengelolaan konservasi laut skala provinsi.
4. Pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan oleh kabupaten/kota.
5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala provinsi.
6. Pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala provinsi.
7. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah provinsi atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.

1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala provinsi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
2. Pengkoordinasian penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala provinsi.
3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi.
4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang dampaknya skala provinsi.

1. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa

1. Penetapan kriteria provinsi baku kerusakan lahan dan/atau tanah provinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
2. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala provinsi.
3. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala provinsi.

1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala provinsi.
2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana.

1. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan  lingkungan hidup pada skala provinsi.

1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi  yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan  lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala provinsi.

1. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup  sesuai permasalahan lingkungan hidup skala provinsi.
2. Penetapan kurikulum/materi ajar tambahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan provinsi.

1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala provinsi.

1. Penegakan hukum lingkungan skala provinsi.

1. Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak  lingkungan skala provinsi.
2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala provinsi.

1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim  skala provinsi.
2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala provinsi.
3. Pemantauan dampak deposisi asam skala provinsi.

1. Penunjukan laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi/direkomendasi untuk melakukan analisis lingkungan.
2. Pembinaan laboratorium lingkungan.

Konservasi     Sumber Daya Alam (SDA)

1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi.
2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan  keanekaragaman hayati skala provinsi.
3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala provinsi.
4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi
5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala provinsi.
6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala provinsi.