KBU adalah kawasan yang sangat penting karena menyuplai air tanah bagi wilayah Cekungan Bandung. Sekitar 60% air tanah Cekungan Bandung disuplai dari kawasan seluas 38.543,33 Ha, dan sisanya sekitar 40% dipenuhi dari Kawasan Bandung Selatan. Kawasan ini dibatasi barisan Gunung Burangrang, Masigit, Gedogan, Sunda, Tangkubanparahu dan Manglayang, berada pada ketinggian sekitar 750 s.d 1.000 m dpl.
Wilayah KBU meliputi 10 Kecamatan (30 Kelurahan) di Kota Bandung, 3 Kecamatan (20 Desa) di Kabupaten Bandung, 2 Kecamatan (8 Kelurahan) di Kota Cimahi, dan 6 Kecamatan (49 Desa) di Kabupaten Bandung Barat. Peraturan zonasi merupakan salah satu instrumen yang menjadi kebutuhan bagi pengendalian pembangunan seperti menetapkan zona-zona pemanfaatan ruang berdasarkan tingkat resiko bencana, pengaturan/penetapan zona-zona aman untuk evakuasi saat terjadi bencana, pengaturan zona ruang terbuka hijau, dan lain-lain.
Melalui penerapan peraturan zonasi diharapkan dapat menjamin adanya kepastian dalam perencanaan dan pembangunan sekaligus mengurangi interpretasi dari rencana tata ruang yang terlalu besar. Dengan adanya peraturan zonasi, diharapkan agar aparat pemerintah daerah dapat lebih memahami karakteristik dan materi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) serta penerapannya dalam pengendalian pembangunan di Kawasan Bandung Utara dapat lebih efektif.
Selain peratuan zonasi, bentuk lain pengendalian dan pemanfaatan ruang yang dimanatkan dalam perda dan pergub KBU adalah tentang perijinan. Salah satu syarat dikeluarkannya izin oleh Walikota dan Bupati di KBU adalah dengan surat rekomendasi dari Gubernur. Jenis ijin yang harus mendapat rekomendasi Gubernur adalah:
• Ijin Pemanfaatan/Penggunaan Tanah (IPPT)
• Ijin Lokasi
• Ijin Perencanaan
• IMB yang tidak melalui proses IPPT
Jangka waktu penyelesaian maksimal 30 hari terhitung setelah persyaratan dipenuhi serta mencakup semua luasan yang dimohon.
• Ijin Pemanfaatan/Penggunaan Tanah (IPPT)
• Ijin Lokasi
• Ijin Perencanaan
• IMB yang tidak melalui proses IPPT
Jangka waktu penyelesaian maksimal 30 hari terhitung setelah persyaratan dipenuhi serta mencakup semua luasan yang dimohon.
Adapun salah satu permasalahan alih fungsi lahan dikawasan Bandung Utara yaitu adanya pembangunan yang menggangu aktivitas dan keberadaan Boscha. Sejak tahun 2004 sampai saat Aini, kawasan Bosscha sudah dinyatakan dilindungi, dengan keluarnya Keputusan Menteri Budaya dan Pariwisata No. KM.51/2004 yang menetapkan Observatorium Bosscha sebagai benda cagar budaya nasional. 
Permasalahan lingkungan hidup di Jawa Barat tidak terlepas dari faktor manusia dan aktivitasnya. Jumlah pendudukJawa Barat yang tinggi membawa implikasi akan semakin meningkatnya kebutuhan akanlahan padahal lahan yang tersedia sangat terbatas. Disamping itu, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor pendorong semakin kompleksnya permasalahan lingkungan yang terjadi. Salah satu pemicu gangguan terhadap stabilitas ekosistem lingkungan adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan di Jawa Barat telah mengancam terhadap keberadaan daerah konservasi. Beberapa daerah konservasi telah banyak berubah fungsi termasuk menjadi lahan permukiman. Wilayah Bandung utara dan Bodebekjur merupakan daerah di Jawa Barat yang laju perubahan fungsi lahannya relatif cepat dibandingkan daerah lainnya. Wilayah-wilayah tersebut secara administrasi menyangkut beberapa kabupaten/kota yang bertetangga. Ironisnya kebijakan penggunaan ruang antara kabupaten/kota ini masih belum sinergis termasuk dengan Provinsi dan Pusat sehingga masih ada pemanfaatan ruang yang tumpang tindih dan bertolak belakang bila ditinjau dari sudut fungsi lingkungannya.
Lokakarya bertajuk ”Memadukan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir” ini diikuti oleh 60 peserta, yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jabar, Perwakilan kabupaten/kota dan perwakilan masyarakat pesisir Indramayu. Selain itu, pada lokakarya ini hadir pula undangan yaitu deputi bidang peningkatan konservasi sda (KLH), direktur tataruang & pertanahan (Bappenas), direktur kelautan pesisir & pulau2 kecil (DKP), Direktur pemberdayaan msrkt pesisir, dirjen kp3k, dkp, direktur tataruang & fasilitasi lingk, ditjen bangda, depdagri. (Poppy) 
Anda ingin download logo Prov. Jabar. 