BANDUNG (SINDO) – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mempertanyakan proses amdal Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) Gedebage. Pasalnya, rencana pembangunan PLTS tersebut terus mendapat penolakan warga setempat.

Tata guna lahan merupakan salah satu faktor penentu utama dalam pengelolaan lingkungan. Keseimbangan antara kawasan budidaya dan kawasan konservasi merupakan kunci dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Data mengenai penggunaan lahan diambil dari BPS dengan sumber data dari BPN.

Lokakarya bertajuk ”Memadukan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir” ini diikuti oleh 60 peserta, yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jabar, Perwakilan kabupaten/kota dan perwakilan masyarakat pesisir Indramayu. Selain itu, pada lokakarya ini hadir pula undangan yaitu deputi bidang peningkatan konservasi sda (KLH), direktur tataruang & pertanahan (Bappenas), direktur kelautan pesisir & pulau2 kecil (DKP), Direktur pemberdayaan msrkt pesisir, dirjen kp3k, dkp, direktur tataruang & fasilitasi lingk, ditjen bangda, depdagri. (Poppy)

Kegiatan lokakarya ini diawali dengan laporan panitia (Kasubid Penyelarasan dan Evaluasi), sambutan Kepala BPLHD, dan sambutan serta pembukaan oleh KLH. Adapun materi yang diangkat kali ini meliputi: