Green & Smile Office - BPLHD - Propinsi Jawa Barat

Pendahuluan

Kondisi Jawa Barat yang merupakan wilayah dengan kejadian bencana cukup besar, sudah tidak dapat dipungkiri lagi, bahkan ada seloroh bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki supermarket bencana, segala jenis bencana ada, mulai dari bencana geologi, vulkanologi, klimatologi, lingkungan, dan lain sebagainya.

Kondisi ini membawa pada tingginya resiko bencana yang terjadi di Jawa Barat.
Penting untuk mengubah paradigma penanggulangan bencana saat ini mengarah pada mitigasi bukan pada tanggap darurat. Paradigma mitigasi bencana lebih dititikberatkan pada pengurangan resiko bencana, dimana resiko bencana merupakan resultan dari adanya bahaya dan kerentanan. Kerentanan (Vulnerability) adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana (disaster) atau tidak. Tiga aspek kerentanan yang perlu diperhatikan yaitu kerentanan fisik, kerentanan sosial dan kerentanan sikap/ motivasi. Tinjauan mengenai kondisi kerentanan sangat diperlukan untuk dapat menentukan upaya-upaya apa yang perlu dilakukan sehingga tingkat kerentanan bisa dikurangi.

Kerentanan Fisik

Penggunaan ruang Jawa Barat yang cenderung semakin intensif menjadi kawasan terbangun dan kawasan budidaya menyebabkan kondisi fisik Jawa Barat semakin rentan. Kita cermati peta rawan bencana yang ada,  menunjukkan hampir dua pertiga wilayah Jawa Barat merupakan lokasi yang terancam bahaya bencana. Padahal Jawa Barat ditempati penduduk kurang lebih 44 juta jiwa (BPS, 2010), dengan perkiraan jumlah penduduk yang menempati wilayah rawan bencana kurang lebih 28 juta jiwa. Wilayah-wilayah kabupaten yang hampir seluruhnya berada di wilayah rawan bencana terutama di wilayah Jawa Barat bagian Selatan dan Tengah: Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Bogor, Kab. Bandung dan Kuningan.
Selain kondisi fisik yang rentan, struktur bangunan rumah, gedung, maupun infrastruktur juga memperparah keadaan, cenderung tidak tahan gempa dan tidak tahan gerakan tanah, serta konstruksi tidak ramah banjir. Hal ini akan makin meningkatkan kerentanan penduduk dalam menghadapi ancaman bahaya. Tidak kurang berbagai pedoman teknis untuk membangun konstruksi yang tahan dan ramah dari bencana telah tersedia, namun kenyataannya masyarakat tidak membangun sesuai dengan pedoman yang ada. Peranan IMB yang dikeluarkan Bupati/ Walikota setempat tidak efektif untuk pengendalian pemanfaatan ruang, cenderung berorientasi untuk pendapatan asli daerah semata, serta kurang berfungsinya pengawasan pembangunan menyebabkan masyarakat membangun tanpa mengindahkan kaidah-kaidah keamanan bangunan. Idealnya pembangunan konstruksi pada suatu wilayah disesuaikan dengan kondisi ancaman bahaya tertentu.
Selain itu, pemanfaatan ruang perkotaan di Jawa Barat kurang memperhitungkan aspek kebencanaan. Pada satuan wilayah tingkat kelurahan misalkan, hampir semua wilayah tertutup dengan bangunan, tidak menyisakan sedikitpun ruang untuk air dapat meresap kedalam tanah. Bahkan gorong-gorong, brandgang, dan saluran drainase pun di atasnya ditutupi dengan kios pedagang yang berjejer. Makanya tidak aneh, kalau hal ini tidak diperbaiki, kedepan areal genangan banjir akan semakin luas. Jalan raya akan beralihfungsi menjadi sungai di musim hujan.
Di pedesaan sendiri, kerentanan bencana semakin meningkat dengan semakin banyaknya bangunan yang menempati sempadan sungai, tebing-tebing dan bukit-bukit terjal. Ada kecenderungan pindahnya lokasi kegiatan di wilayah banjir ke wilayah yang semakin ke hulu. Tentunya hal ini akan semakin memperparah kondisi di hulu, yang saat ini saja sudah makin parah.
Ditambah lagi dengan pola tanam yang tidak mengindahkan kaidah konservasi. Kalau dulu, para petugas PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)  mengarahkan pola tanam dengan sengkedan-sengkedan. Sekarang jarang sekali kita lihat pola tanam dengan sengkedan, bahkan tampaknya petugas PPL juga sudah jarang kita lihat  turun ke lapangan.

 

Kerentanan Sosial

Kerentanan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Makin rendah sosial ekonomi akan semakin tinggi kerentanan dalam menghadapi bencana. Bagi masyarakat dengan ekonomi kuat, pada saat terkena bencana, dapat menolong dirinya sendiri, misalkan dengan mengungsi di tempat penginapan atau di tempat lainnya.
Kondisi kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan bahwa 2,9  juta jiwa di Jawa Barat masih berada di bawah garis kemiskinan (kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, Depsos RI, 2008). Dan parahnya lagi, sebagian besar mereka menempati wilayah-wilayah yang rawan bencana.
Bila kita lihat komposisi penduduk berdasar usia rentan (usia kurang dari 14 tahun dan lebih dari 70 tahun) pada tahun 2005 di Jawa Barat terdapat 31,99% atau  sekitar 1,2 juta jiwa, tentunya   kelompok usia rentan ini memerlukan penanganan khusus dan perlu prioritas dalam penanganan bencana, terutama pada saat tanggap darurat.

 

 

Kerentanan Sikap atau Motivasi

Aspek ketidaktahuan, tidak menyadari dan kurang percaya diri dalam menghadapi bencana akan mempengaruhi tingkat kerentanan. Semakin dia sadar makin rendah tingkat kerentanannya dalam menghadapi bencana. Seringkali masyarakat di daerah bahaya, kurang menyadari bahwa dirinya berada di daerah bahaya.

Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Berbagai upaya pencegahan dan mitigasi bencana perlu dilakukan yaitu melalui:

1.    Mengurangi Kerentanan Fisik, dapat dilakukan dengan: Pertama, Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, IMB, dan berbagai izin lainnya. Kedua, Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur evakuasi. Tentu saja, sebelumnya perlu disusun suatu rencana ruang kota yang memperhatikan aspek kebencanaan, sehingga ruang dan jalur evakuasi dapat terakomodasi dalam rencana ruang kota. Ketiga, Pembuatan dan penempatan tanda peringatan bahaya dan larangan di daerah bencana. Keempat, pembangungan struktur fisik untuk mencegah bencana, dapat berupa tanggul, dam, bending atau struktur sipil lainnya. Kelima, relokasi penduduk ke daerah aman. Permasalahannya seringkali masyarakat setempat tidak menghendaki untuk berpindah ke lokasi lain.

2.    Mengurangi Kerentanan Sosial, dapat dilakukan melalui: Pertama, Pelatihan dasar kebencanaan bagi kelompok usia rentan. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan mental kelompok usia rentan dalam kondisi tanggap darurat. Kedua, Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup sehingga mereka dapat mempersiapkan bangunan yang memang tahan terhadap berbagai ancaman bahaya.

3.    Mengurangi Kerentanan Sikap dapat dilakukan melalui: Pertama, penyuluhan peningkatan kewaspadaan, dengan mengenali keberadaan mereka di daerah bencana, mengenali tanda-tanda akan terjadi bencana. Kedua, penciptaan dan penyebaran kearifan lokal.  Di beberapa wilayah telah memiliki kearifan lokal dengan mempelajari alam sekitar dan adat budaya dalam mencegah bencana. Sebagai contoh pada daerah pasang surut pantai dari jaman dahulu masyarakat pada wilayah tersebut sudah membangun rumah panggung. Demikian juga pada daerah gempa, sudah membangunn rumah panggung dengan konstruksi rumah tahan gempa. Hal ini dapat direplikasi dan diterapkan di wilayah lain dengan karakteristik alam dan kondisi sosial ekonomi yang mempunyai kemiripan.

Penutup

Pencegahan dan Mitigasi Bencana harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak, pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat itu sendiri. Begitu banyak aspek yang mempengaruhi kerentanan dalam menghadapi bencana memerlukan usaha yang terus menerus dan saling bersinergi diantara semua pihak. Mari kita budayakan sadar bencana sehingga kita bisa hidup akrab dengan bencana.

 

Penulis:

Dewi Nurhayati