Disamping keindahan dan potensi sumberdaya alamnya, Jawa Barat mempunyai potensi kebencanaan baik bencana alamiah maupun akibat aktivitas manusia. Jenis-jenis potensi ancaman bahaya yang perlu diperhatikan di Jawa Barat adalah bahaya geologis seperti bahaya gempabumi, pergerakan tanah dan erupsi gunung api, bahaya akibat fenomena hidrometeorologis seperti hujan lebat yang menyebabkan banjir dan longsor.

Selain itu perkembangan daerah urban dan daerah industri yang cukup pesat menyebabkan meningkatnya ancaman bencana di perkotaaan yang berasal dari aktivitas manusia. Potensi ancaman bahaya geologis menjadi satu aspek yang sangat prioritas untuk menjadi perhatian seluruh komponen masyarakat Jawa Barat. Kejadian gempa bumi yang terjadi pada tanggal 2 September 2009 dengan magnitute 7,3 SR dengan sumber gempa di selatan Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu gambaran ancaman bahaya geologis di Jawa Barat yang menimbulkan kerusakan.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan bencana sejalan dengan terbitnya peraturan daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat tanggal 25 Agustus 2009 yaitu mendorong pergeseran kepada paradigma baru tentang cara pandang terhadap masalah kebencanaan, antara lain yaitu:
• Dari respon darurat menuju manajemen resiko bencana secara holistik
• Perlindungan kepada rakyat sebagai perwujudan kewajiban pemerintah dalam melindungi rakyatnya dari resiko bencana.
• Manajemen bencana berbasis kemandirian masyarakat

Petunjuk dan papan peringatan mengenai tsunami menjadi salah satu bagian upaya mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk perlindungan bagi masyarakat dan mengurangi resiko bencana tsunami.

Beberapa wilayah Jawa Barat seringkali menjadi daerah langganan banjir. Pada tahun 2008 sekitar 12.429 Ha wilayah di Jawa Barat terendam banjir terutama di wilayah pantai utara Jawa Barat. Jika melihat luasan genangan pada data tahun tersebut ternyata wilayah pantai utara Jawa Barat merupakan wilayah terluas yang tergenang banjir.

Salah satu kawasan lain yang perlu dilindungi dan dipelihara kelestariannya adalah Kawasan Karst. Hal ini berdasarkan  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung serta Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 20 Tahun 2006 tentang Perlindungan Kawasan Karst di Jawa  Barat.